Description:Buku ini di bagi menjadi 4 bab, dalam bab pertama membahas mengenai pengertian pajak dan bab ke 2 mengenai pengaturan hukum pajak di Indonesia di lanjutkan bab ke 3 yaitu pengertian dan konsep hukum pajak reklame dan di bab terakhir di bahas menenai penghitungan pajak reklame [show more]

Description:Guna mendukung kelangsungan “hidup” negara maka negara harus memiliki sumber penerimaan dari individu atau rakyat. Penerimaan negara, yang berasal dari individu (rakyat) berasal dari berbagai kebijakan, seperti : pungutan pajak, pungutan retribusi, hasil kekayaan alam (natural resources) dalam negara, hibah dari pihak lain, dan lain sebagainya. Sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, memiliki tujuan untuk dipergunakan membiayai kepentingan umum seperti: pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maupun keperluan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan sebagainya. [show more]

Description:Rudy, S.H., LL.M., LL.D v Perkembangan bangsa dan negara yang relatif cepat dan dinamis tahun- tahun belakangan, menyebabkan kebutuhan akan bahan bacaan dan referensi yang berkualitas dan aktual, baik untuk mahasiswa Fakultas Hukum atau pembaca pada umumnya. [show more]

Description:Buku yang berjudul “Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi,” ini berupaya menguraikan tentang hadirnya era reformasi 1998 telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Hal itu ditandai dengan gelombang otonomi daerah secara besar-besaran. [show more]

Description:tujuan dari penyusunan buku ini untuk memenuhi kelengakapan bahan ajar baik bagi pengajar maupun bagi mahasiswa dalam mempelajari dan memahami ilmu-ilmu Hukum Perbankan di Indonesia dan Lembaga Keuangan Syariah.

Description:erbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangun-an nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabi-litas nasional untuk kesejahteraan rakyat.Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Pasal 1 menjelaskan bahwa per-bankan adalah segala tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatanusaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentukkredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak. [show more]

Description:buku ini menyajikan eksoitensi bank indonesia serta cara mengatasi permasalahan terhadap bank yang bermasalah baik dari faktor internalmaupun eksternalnya

Description:Buku tentang hukum perburuhan Indonesia ini merupakan hasil akhir dari proyek ‘Building Blocks for the Rule of Law’, yang diselenggarakan dalam periode 2009-2012, sebagai proyek kerja sama antara Universities of Leiden dan Groningen (Belanda) dengan Universitas Indonesia (Depok, Indonesia). Proyek ini juga dapat diselenggarakan berkat subsidi dari Kementerian Urusan Ekonomi Pemerintah Belanda. [show more]

Description:Sejak diterbitkan Undang- undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, ketentuan KUHPerd (termasuk materinya yang diatur dalam Buku III) tidak lagi WNI memanfaatkan melalui lembaga penaklukan diri (onderwerper), melainkan telah dapat digunakan sebagai hukum positif bagi segala ras atau suku yang ada di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, maka Buku ini menjadi lebih penting lagi bagi kepentingan pergaulan hidup bangsa Indonesia, yang hingga kini hukum perikatan produk DPR RI belum kunjung datang. [show more]