| HUKUM PERIZINAN | HUKUM PERIZINAN | | |
|
|
|
Description:Semestinya izin menjadi parameter pertumbuhan dan berkembangnya suatu investasi
atau penanaman modal suatu daerah. Namun, faktanya izin menjadi instrumen untuk mencari
keuntungan pribadi bagi oknum badan dan/atau pejabat dengan menyalagunakan jabatannya.
Izin ini makin tumbuh subur waktu diberlakukan otonomi daerah, dimana daerah
menjadikan izin sebagai alat untuk menciptakan bermacam-macam jenis
perizinan dan sumber PAD. [show more]
|
|
| HUKUM PERUNDANG - UNDANGAN | HUKUM PERUNDANG - UNDANGAN | | |
|
|
|
Description:Dengan terbitnya Buku Ajar Hukum Perundang-undangan
ini, maka bertambah pula koleksi buku yang disusun oleh para dosen
dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, perkembangan tersebut
tentu sangat menggembirakan dan kami menyambut dengan baik.
|
|
HUKUM PIDANA
Dasar-Dasar Hukum Pidana
Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP | HUKUM PIDANA
Dasar-Dasar Hukum Pidana
Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP | | |
|
|
| HUKUM PIDANA JILID 1 | HUKUM PIDANA JILID 1 | | |
|
|
|
Description:Hukum pidana terdiri dari dua aspek utama, yaitu subjektif dan objektif. Aspek subjektif
berkaitan dengan unsur kesalahan pelaku, di mana seseorang harus memiliki niat jahat atau
kelalaian yang menyebabkan kerugian untuk dianggap melanggar hukum pidana. Sementara
itu, aspek objektif berkaitan dengan perbuatan yang melanggar norma hukum tertentu dan
dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. [show more]
|
|
| HUKUM PIDANA JILID 2 | HUKUM PIDANA JILID 2 | | |
|
|
| hukum pidana khusus unsur dan saksi pidanya | hukum pidana khusus unsur dan saksi pidanya | | |
|
|
|
Description:menganalisiss berbagai jenis tindak pidana yang tersebar diluar kuhp
|
|
HUKUM TATA NEGARA
INDONESIA | HUKUM TATA NEGARA
INDONESIA | | |
|
|
|
Description:Pembaca, buku ini terdiri dari empat belas bab. “Bab I Pendahuluan”
membicarakan pengertian hukum tata negara, hubungan hukum tata
negara dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya, materi muatan (objek
yang dipelajari) hukum tata negara Indonesia, metode pendekatan ilmu
hukum tata negara, kapan hukum tata negara Indonesia mulai ada, fungsi
hukum tata negara Indonesia, penegakan hukum tata negara Indonesia,
kekhususan hukum tata negara Indonesia, perkembangan hukum tata
negara Indonesia, dan sumber hukum tata negara Indonesia. [show more]
|
|
| Hukum Tata Negara | Hukum Tata Negara | | |
|
|
|
Description:inamika perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia sangat
dinamis sehingga membutuhkan banyak waktu untuk menye-
suaikan dengan hukum positif yang sedang berlaku. Kami merasa-
kan keterbatasan ini, sehingga substansi pokok yang dipilih adalah
bersifat teori dan asas-asas, sementara untuk pengembangannya
dalam praktik perkuliahan dan diskusi akan mengikuti perkem-
bangan nyata setiap saat. [show more]
|
|
| HUKUM TATA NEGARA | HUKUM TATA NEGARA | | |
|
|
|
Description:Dengan adanya buku ini, diharapkan mahasiswa akan lebih mudah dalam mengikuti
perkuliahan HTN dengan lebih efektif dan efisien. Format modul terdiri dari tiga bagian,
yaitu bagian depan, bagian utama, dan bagian akhir.(Muhidin, A., Faruq, U. A., & Aden,
A.: 2018). Modul Pembelajaraan HTN ini berisikan uraian komprehensif tentang teori-teori
dasar di bidang HTN, termasuk di dalamnya bagaimana implementasi teori-teori HTN
tersebut diterjemahkan di Indonesia. [show more]
|
|
HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK
DI INDONESIA | HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK
DI INDONESIA | | |
|
|
|
Description:Transaksi elektronik merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan
yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan
dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan
di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung
kini berubah menjadi konsep telemarketing yakni perdagangan jarak jauh
dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi
membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang
dipakai dalam Transaksi elektronik ini dirancang untuk menandatangani
secara elektronik [show more]
|
|