Description:Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasil- kan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Pera- turan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ditinjau dari sejarah penyusunannya, sejak peraturan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin ditetapkan pada tahun 1901 ber- dasarkan rancangan Ch. A. van Ophuijsen dengan bantuan Engku Nawawi gelar Soetan Ma'moer dan Moehammad Taib Soetan Ibra- him, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk. Pada tahun 1938, pada Kongres Bahasa Indonesia yang per- tama di Solo, disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinter- nasionalkan. Pada tahun 1947 Soewandi, Menteri Pengajaran, Pen- didikan, dan Kebudayaan pada masa itu, menetapkan dalam surat keputusannya tanggal 19 Maret 1947, No. 264/Bhg.A bahwa peru- bahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan Ejaan Republik. Kongres Bahasa Indonesia Kedua, yang diprakarsai Menteri Moehammad Yamin, diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Kongres itu mengambil keputusan supaya ada badan yang me- nyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Panitia yang dimaksud yang dibentuk oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 19 Juli 1956, No. 44876/S, berhasil merumuskan patokan-patokan baru pada ta- hun 1957. Sesuai dengan laju pembangunan nasional, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang pada tahun 1968 menjadi Lembaga Baha- sa Nasional, kemudian pada tahun 1975 menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, menyusun program pembakuan baha- sa Indonesia secara menyeluruh. Di dalam hubungan ini, Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Sarino [show more]

Description:Buku ini ditulis dalam dalam sepuluh bab, yang berisikan tentang Bab Pendahuluan, Pengertian dan Hakekat Pelayanan Publik, Bantuk dan Jenis Pelayanan, Pelayanan Publik, Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan Terpadu, Pelayanan Terpadu Kecamatan, Pelayanan Prima, Masalah-Masalah Dalam Pelayanan, dan Bab Strategi Pelayanan ke Depan [show more]