PELAYANAN PUBLIK TRANSPARAN,
EFISIEN DAN KREDIBEL | PELAYANAN PUBLIK TRANSPARAN,
EFISIEN DAN KREDIBEL | | |
|
|
Description:Dalam konteks itu, seluruh pihak yang terkait dengan gerak
langkah pembangunan pertanian tersebut adalah mitra yang
harus diperlakukan secara bermartabat, adil dan memuaskan.
Kementerian Pertanian berada dalam barisan institusi yang
dengan langkah bulat menjalankan program Gerakan Indonesia
Melayani. Ini merupakan elemen pokok dari Gerakan Nasional
Revolusi Mental sebagaimana telah diresmikan Presiden Joko
Widodo dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016. Jalinan
kerja sama ini hanya dapat tercipta jika Kementerian Pertanian
berhasil membangun relasi yang baik, di mana Pelayanan Publik
merupakan titik masuk dalam kerja sama tersebut. [show more]
|
|
Pembangunan Pertanian indonesia
edisi 3 | Pembangunan Pertanian indonesia
edisi 3 | | |
|
|
Description:Pembangunan ekonomi menempatkan pertanian sebagai sektor
pendukung yang tangguh bagi pembangunan sektor industri. Dalam kondisi
krisis ekonomi sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang sangat
berarti terhadap pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sektor
pertanian mempunyai keunggulan dan daya tahan yang sangat tangguh
dalam kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Keunggulan dan
daya tahan yang tangguh tersebut disebabkan oleh beberapa karakteristik
sektor pertanian. [show more]
|
|
PEMBANGUNAN PERTANIAN MENDAHULUKAN YANG TERTINGGAL | PEMBANGUNAN PERTANIAN MENDAHULUKAN YANG TERTINGGAL | | |
|
|
Description:Pembangunan Pertanian akan senantiasa relevan dibahas
dan dikaji secara serius sampai kapanpun. Buku ini
merupakan salah satu kontribusi untuk catatan pem-
bangunan pertanian yang menarik untuk dibaca dan dipahami
baik bagi akademisi (mahasiswa, peneliti dan pendidik) maupun
pihak lain yang berminat sekaligus tertarik dengan permasalahan
pengembangan masyarakat petani dalam pembangunan
pertanian. [show more]
|
|
PEMBANGUNAN SANITASI
DI SATUAN PAUD
PANDUAN | PEMBANGUNAN SANITASI
DI SATUAN PAUD
PANDUAN | | |
|
|
pemeriksaan keberatan dan banding pajak | pemeriksaan keberatan dan banding pajak | | |
|
|
Description:Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara yang
berpengaruh langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam
praktiknya, isu penghindaran pajak sering kali menjadi tantangan yang kompleks dan
kontroversial. Buku ini, Keberatan Pajak, hadir sebagai upaya untuk menjelaskan dan
mengupas tuntas fenomena penghindaran pajak, amnesti pajak, serta mekanisme hukum yang
berkaitan dengan keberatan pajak di Indonesia. [show more]
|
|
Pemeriksaan, Keberatan dan Banding Pajak | Pemeriksaan, Keberatan dan Banding Pajak | | |
|
|
Description:Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara yang
berpengaruh langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam
praktiknya, isu penghindaran pajak sering kali menjadi tantangan yang kompleks dan
kontroversial. Buku ini, Keberatan Pajak, hadir sebagai upaya untuk menjelaskan dan
mengupas tuntas fenomena penghindaran pajak, amnesti pajak, serta mekanisme hukum yang
berkaitan dengan keberatan pajak di Indonesia. [show more]
|
|
PEMILIHAN, PEMBUATAN,
DAN PEMANFAATAN APE
SECARA MANDIRI
PANDUAN | PEMILIHAN, PEMBUATAN,
DAN PEMANFAATAN APE
SECARA MANDIRI
PANDUAN | | |
|
|
pemimpin yang baik dan adil (7) | pemimpin yang baik dan adil (7) | | |
|
|
pendidikan anak usia dini dalam berbagai pendekatan | pendidikan anak usia dini dalam berbagai pendekatan | | |
|
|
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PENDEKATAN HUKUM DI
INDONESIA | PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PENDEKATAN HUKUM DI
INDONESIA | | |
|
|
Description:Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya
lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau
perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial
seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk
berperilaku korupsi. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek
ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi
kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik,
kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan,
aspek managemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas
dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya
wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan
hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat
yang kurang mendukung perilaku anti-korupsi. [show more]
|
|