HUBUNGANPELAKSANAANDISCHARGEPLANNINGDENGAN
KEPUASANPASIENDIRUANGANRAWATINAP BEDAH
DI RUMAH SAKIT ISLAMIBNU SINA YARSI
BUKITTINGGI TAHUN 2022 | HUBUNGANPELAKSANAANDISCHARGEPLANNINGDENGAN
KEPUASANPASIENDIRUANGANRAWATINAP BEDAH
DI RUMAH SAKIT ISLAMIBNU SINA YARSI
BUKITTINGGI TAHUN 2022 | | |
|
|
Description:Discharge planning merupakan salah satu elemen penting dalam pelayanan
keperawatan, yang dimulai sejak pasien dirawat dirumah sakit hingga setelah
pulang dari rumah sakit. Pelaksanaan discharge planning yang baik akan
berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan mutu pelayanan rumah
sakit. Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator dalam pelayanan kesehatan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pelaksanaan discharge
planning dengan kepuasan pasien di Ruangan Rawat Inap Bedah di Rumah Sakit
Islam Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan
metode cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 54 responden
dengan pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, sehingga
didapatkan sampel sebanyak 54 responden. Hasil penelitian didapatkan bahwa
pelaksanaan discharge planning di Ruangan Rawat Inap Bedah di Rumah Sakit
Islam Ibnu Sina Yarsi Bukitinggi dalam kategori baik dengan hasil persentase
(57,4%) sebanyak 31 responden. Hasil data untuk kepuasan pasien dengan hasil
persentase (61,1%) sebanyak 33 responden. Hasil uji statistic diperoleh dengan
nilai p-value 0,000 (p<0,05). Kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan
discharge planning dengan kepuasan pasien. Dan disarankan kepada perawat
untuk menerapkan discharge planning untuk meningkatkan kepuasan pasien. [show more]
|
|
HUKUM
ACARA
PIDANA | HUKUM
ACARA
PIDANA | | |
|
|
HUKUM
ADMINISTRASI
NEGARA | HUKUM
ADMINISTRASI
NEGARA | | |
|
|
Description:Hukum administrasi itu dinamis dan merupakan alat kebijaksanaan
(policy, pent) dan politik yang praktis. Jika hendak memahami apa yang
sebenarnya terjadi dalam proses pemerintahan sehari-hari, terutama
tentang kebijaksanaan pemerintah yang cara langsung menyinggung
seseorang sebagai pencari nafkah ataupun bagi seorang warga negara,
studi administrasi negara tidak boleh dipisahkan secara tidak wajar dari
studi mengenai politik. [show more]
|
|
HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA
Pengantar Kajian Tentang Kewenangan
&
Kebijakan Pemerintah | HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA
Pengantar Kajian Tentang Kewenangan
&
Kebijakan Pemerintah | | |
|
|
Description:Intinya buku “Hukum Administrasi Negara; Pengantar Kajian
Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah ” karya Dr. Evita
Isretno, SH.MH ini, merupakan karya ilmiah pada bidang ilmu
hukum yang hendak mengantarkan informasi normatif, bahwa :
Hukum Administrasi Negara merupakan keseluruhan peraturan
Perundang-undangan sebagai sarana pemerintah untuk mengatur
warga masyarakat, menuju kesejahteraan rakyat pada umumnya. [show more]
|
|
Hukum
Hak Asasi Manusia | Hukum
Hak Asasi Manusia | | |
|
|
Description: saya akan menyampaikan gambaran sisi teknis proses
penyusunan buku ini, dengan harapan pembaca akan mendapatkan gambaran
yang utuh atas buku ajar ini. Penulisan buku ajar hak asasi manusia ini
merupakan rekomendasi dari Semiloka Perumusan Kurikulum Hak Asasi
Manusia pada Fakultas Hukum di Berbagai Universitas se-Indonesia yang
dilaksanakan pada 30 Mei – 2 Juni 2005 atas kerjasama antara Pusat Studi
Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia dengan Norwegian Centre
for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway [show more]
|
|
HUKUM
INTERNASIONAL
Dan Kepentingan Nasional Indonesia | HUKUM
INTERNASIONAL
Dan Kepentingan Nasional Indonesia | | |
|
|
Description:Hukum internasional sebagai sebuah cabang ilmu hukum
memiliki ragam penyebutan dalam perkembangannya. Mochtar
Kusumaatmadja dalam bukunya yang sangat terkenal di kalangan
akademisi hukum, Pengantar Hukum Internasional, membedakan
tiga penyebutan istilah hukum internasional, yaitu istilah hukum
internasional (international law), hukum bangsa-bangsa (law of
the nations), dan hukum antar bangsa (law among the nations). [show more]
|
|
HUKUM
KETENAGAKERJAAN
PASCA REFORMASI | HUKUM
KETENAGAKERJAAN
PASCA REFORMASI | | |
|
|
Description:Pasca reformasi, seharusnya kondisi ketenagakerjaan menjadi lebih baik,
tetapi sangat disayangkan kenyataannya pemerintah kurang berpihak kepada
pekerja, terutama pekerja yang unskilllabor. Kebijakan ekonomi nasional lebih
mementingkan sistem yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan investasi,
sehingga menekan pekerja. Dengan kata lain keadaan ini harus dipikirkan lagi
lebih jauh. [show more]
|
|
HUKUM
KETENAGAKERJAAN | HUKUM
KETENAGAKERJAAN | | |
|
|
Description: dalam Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan, jika orang
melihat Undang-Undang saja sudah dapat melihat/mengerti
pertumbuhan/ perkembangan hukum perburuhan/ketenagakerjaan,
maka orang tersebut tidak akan puas. Hendaknya orang melihat
sejarah hukum perburuhan/ ketenagakerjaan dengan mengaitkan
pada sejarah umum yang ada di Indonesia. Sejarah hukum
perburuhan/ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Sebelum Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2. Setelah Kemerdekaan 17 Agustus 1945 [show more]
|
|
HUKUM
KETENAGAKERJAAN | HUKUM
KETENAGAKERJAAN | | |
|
|
HUKUM
KETENAGAKERJAAN NURADI | HUKUM
KETENAGAKERJAAN NURADI | | |
|
|