Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formal (procedural law) memiliki fungsi sebagai publiekrechtelijk instrumentarium untuk menegakkan hukum materiil (handhaving van het materiele recht), yaitu hukum tata negara materiil (materiele staatsrecht)
Muchamad Ali Safa’at Widodo Ekatjahjana Fatmawati Saifuddin Feri Amsari
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010
Penyusunan buku ini mengacu pada Hukum Acara MK sebagaimana diatur dalam UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), serta diperkaya dari perspektif teoritis, komparasi, dan praktik. Di dalamnya tidak hanya berisi uraian normatif, tetapi didahului dengan penjelasan teoritis yang diikuti dengan pendalaman komparatif. Dalam penggambaran hukum acara, juga diuraikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam praktik peradilan di MK, disertai dengan rujukan kepada putusan-putusan MK yang telah ada dan menjadi dasar dari praktik Hukum Acara MK.
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Martha Eri Safira, M.H
Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG. SH. MH. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum. Angga Saputra, SH. MH
Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) bab, berisi sebagai berikut: Bab I tentang Pengertian, Asas dan Sumber Hukum Acara Perdata, Bab II tentang Gugatan, Bab III tentang Kompetensi (Kewenangan Mengadili), Bab IV tentang Pemeriksaan Gugatan di Persidangan, Bab V tentang Pembuktian, Bab VI tentang Putusan Pengadilan, Bab VII tentang Upaya Hukum, Bab VIII Eksekusi, dan Bab IX tentang Mediasi
Endang Hadrian Lukman Hakim
DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H. Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
rumawi
Buku ini saya susun dilengkapi dengan kasus-kasus dan penyelesaiannya, putusan Mahkamah Agung maupun putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat berpengaruh kepada keberadaan hukum acara pidana
Didik Endro Purwoleksono,
Hukum Acara Pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana atau dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum pidana formil.
H. Suyanto, SH., MH., MKn.
Buku ini terbagi menjadi 7 Bab, bab pertama buku ini akan membahas tentang pengenalan tentang hukum administrasi negara, serta merangkum dasar-dasar tentang hukum administrasi negara Indonesia. Bab ke 2 buku ini membahas tentang kewenangan dan kekuasaan dalam pemerintahan, dalam bab ini juga membahas tentang Trias politica, yaitu tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan di Indonesia. Dalam bab ini juga memberikan paparan kelembagaan yang ada di Indonesia
Dian Karisma, SH, MH Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.
yayasan prima agus teknik bekerja sama dengan universitas sains &teknologi komputer (universitas stekom)