HUKUM PERDATA MENGENAI PERIKATAN
Sejak diterbitkan Undang- undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, ketentuan KUHPerd (termasuk materinya yang diatur dalam Buku III) tidak lagi WNI memanfaatkan melalui lembaga penaklukan diri (onderwerper), melainkan telah dapat digunakan sebagai hukum positif bagi segala ras atau suku yang ada di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, maka Buku ini menjadi lebih penting lagi bagi kepentingan pergaulan hidup bangsa Indonesia, yang hingga kini hukum perikatan produk DPR RI belum kunjung datang.
Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH. MH. SpN.