Browse Items (3778 total)

HUKUM PAJAK (1).pdf
Guna mendukung
kelangsungan “hidup” negara maka negara harus memiliki sumber
penerimaan dari individu atau rakyat. Penerimaan negara, yang
berasal dari individu (rakyat) berasal dari berbagai kebijakan, seperti
: pungutan pajak, pungutan…

(2012) Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia.pdf
Rudy, S.H., LL.M., LL.D v
Perkembangan bangsa dan negara yang relatif cepat dan dinamis tahun-
tahun belakangan, menyebabkan kebutuhan akan bahan bacaan dan referensi
yang berkualitas dan aktual, baik untuk mahasiswa Fakultas Hukum atau
pembaca…

buku hukumpemerintahan daerah.pdf
Buku yang berjudul “Hukum Pemerintahan Daerah;
Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi,”
ini berupaya menguraikan tentang hadirnya era reformasi 1998
telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap proses
demokratisasi di…

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.pdf
tujuan dari
penyusunan buku ini untuk memenuhi kelengakapan
bahan ajar baik bagi pengajar maupun bagi mahasiswa
dalam mempelajari dan memahami ilmu-ilmu Hukum
Perbankan di Indonesia dan Lembaga Keuangan
Syariah.

Buku_hukum Perbankan_full Cover.pdf
erbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangun-an nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabi-litas nasional untuk kesejahteraan rakyat.Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 7 tahun…

BUKU HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA.pdf
buku ini menyajikan eksoitensi bank indonesia serta cara mengatasi permasalahan terhadap bank yang bermasalah baik dari faktor internalmaupun eksternalnya

babbabhukum perburuhan indonesia.pdf
Buku tentang hukum perburuhan Indonesia ini merupakan hasil akhir
dari proyek ‘Building Blocks for the Rule of Law’, yang diselenggarakan
dalam periode 2009-2012, sebagai proyek kerja sama antara Universities
of Leiden dan Groningen (Belanda)…

BUKU-2a.pdf
Sejak diterbitkan Undang- undang No 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan, ketentuan KUHPerd (termasuk materinya yang
diatur dalam Buku III) tidak lagi WNI memanfaatkan melalui lembaga
penaklukan diri (onderwerper), melainkan telah dapat…

Hukum Perizinan.pdf
Semestinya izin menjadi parameter pertumbuhan dan berkembangnya suatu investasi
atau penanaman modal suatu daerah. Namun, faktanya izin menjadi instrumen untuk mencari
keuntungan pribadi bagi oknum badan dan/atau pejabat dengan menyalagunakan…
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2