Description:Buku yang berjudul “Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi,” ini berupaya menguraikan tentang hadirnya era reformasi 1998 telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Hal itu ditandai dengan gelombang otonomi daerah secara besar-besaran. [show more]

Description:tujuan dari penyusunan buku ini untuk memenuhi kelengakapan bahan ajar baik bagi pengajar maupun bagi mahasiswa dalam mempelajari dan memahami ilmu-ilmu Hukum Perbankan di Indonesia dan Lembaga Keuangan Syariah.

Description:erbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangun-an nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabi-litas nasional untuk kesejahteraan rakyat.Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Pasal 1 menjelaskan bahwa per-bankan adalah segala tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatanusaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentukkredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak. [show more]

Description:buku ini menyajikan eksoitensi bank indonesia serta cara mengatasi permasalahan terhadap bank yang bermasalah baik dari faktor internalmaupun eksternalnya

Description:Buku tentang hukum perburuhan Indonesia ini merupakan hasil akhir dari proyek ‘Building Blocks for the Rule of Law’, yang diselenggarakan dalam periode 2009-2012, sebagai proyek kerja sama antara Universities of Leiden dan Groningen (Belanda) dengan Universitas Indonesia (Depok, Indonesia). Proyek ini juga dapat diselenggarakan berkat subsidi dari Kementerian Urusan Ekonomi Pemerintah Belanda. [show more]

Description:Sejak diterbitkan Undang- undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, ketentuan KUHPerd (termasuk materinya yang diatur dalam Buku III) tidak lagi WNI memanfaatkan melalui lembaga penaklukan diri (onderwerper), melainkan telah dapat digunakan sebagai hukum positif bagi segala ras atau suku yang ada di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, maka Buku ini menjadi lebih penting lagi bagi kepentingan pergaulan hidup bangsa Indonesia, yang hingga kini hukum perikatan produk DPR RI belum kunjung datang. [show more]

Description:Semestinya izin menjadi parameter pertumbuhan dan berkembangnya suatu investasi atau penanaman modal suatu daerah. Namun, faktanya izin menjadi instrumen untuk mencari keuntungan pribadi bagi oknum badan dan/atau pejabat dengan menyalagunakan jabatannya. Izin ini makin tumbuh subur waktu diberlakukan otonomi daerah, dimana daerah menjadikan izin sebagai alat untuk menciptakan bermacam-macam jenis perizinan dan sumber PAD. [show more]

Description:Dengan terbitnya Buku Ajar Hukum Perundang-undangan ini, maka bertambah pula koleksi buku yang disusun oleh para dosen dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, perkembangan tersebut tentu sangat menggembirakan dan kami menyambut dengan baik.